Belakangan ini, obrolan di dapur-dapur lagi panas soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak koki yang bertanya, “Emang bener ya, kalau mau ikut masak di proyek MBG harus punya sertifikat BNSP?”
Jawabannya: Iya, bener banget. Tapi tenang, ini bukan cara pemerintah buat nambah-nambahin kerjaan kita urus dokumen. Kalau kita bedah “jerohan” aturannya, kewajiban ini sebenarnya buat ngelindungi semua orang—mulai dari koki, penyelenggara, sampai anak-anak yang makan masakannya.
Yuk, kita bahas pake bahasa santai kenapa sertifikat ini jadi “tiket wajib” masuk dapur MBG.
1. UU Pangan: Masak Buat Rakyat Ada “Undang-Undangnya”
Di Indonesia, kita punya UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Intinya bilang begini: siapa pun yang bikin makanan buat orang banyak, hukumnya wajib njamin kalau makanan itu aman, sehat, dan gak bikin sakit.
Nah, gimana cara pemerintah tahu kalau koki si A atau si B itu paham cara jaga makanan supaya gak basi atau terkontaminasi? Ya, lewat sertifikasi kompetensi itu. Jadi, secara regulasi, kalau koki nggak punya sertifikat tapi nekat masak buat program negara, itu bisa dianggap melanggar standar keamanan pangan nasional. Serem, kan?
2. Standardisasi Lewat UU Cipta Kerja
Mungkin kita sering denger soal UU Cipta Kerja. Salah satu semangatnya adalah bikin tenaga kerja kita “naik kelas” lewat standar kompetensi (SKKNI). Pemerintah pengen koki kita nggak cuma jago feeling soal garem, tapi juga punya pengakuan formal.
Di proyek gede kayak MBG, pemerintah butuh kepastian. Mereka nggak mau ambil risiko pake tenaga kerja yang belum “teruji” secara sistem. Sertifikat BNSP itu ibarat SIM buat kita para koki. Kalau mau bawa bus (masak buat ribuan anak), ya harus punya SIM yang sesuai, bukan cuma bisa nyetir mobil kecil di komplek.
3. Aturan Main dari Badan Gizi Nasional
Sebagai “bos” dari program ini, Badan Gizi Nasional pastinya nggak mau ambil risiko. Dalam kontrak-kontrak kerja sama, biasanya ada poin yang nyebutin kalau tenaga kerja harus certified.
Kenapa? Karena kalau (amit-amit) ada masalah kesehatan di lapangan, dokumen sertifikasi ini yang jadi bukti kalau penyelenggara sudah pakai tenaga profesional yang sesuai standar negara. Jadi, ini juga buat “aman-amanan” koki dan vendor biar nggak disalahin kalau prosedur sudah dijalankan sesuai standar.
4. Biar Koki Lokal Jadi Tuan Rumah
Ini yang paling penting. Regulasi ini sebenarnya pengen jagain koki lokal. Dengan adanya kewajiban sertifikasi, profesi koki jadi lebih dihargai secara hukum. Kita bukan lagi cuma “tukang masak”, tapi Tenaga Kerja Profesional.
Secara aturan, ini juga nutup celah buat tenaga kerja yang nggak punya kualifikasi jelas untuk masuk ke proyek strategis ini. Jadi, sertifikasi ini justru bikin posisi tawar koki lokal jadi lebih kuat.
Intinya begini: Pemerintah mau pastiin piring yang sampai ke meja anak sekolah itu isinya kualitas “Bintang Lima” dalam hal keamanan. Sertifikat BNSP itu bukti kalau koki dapur MBG bukan koki sembarangan, tapi koki yang paham regulasi, paham sanitasi, dan diakui negara.
Leave a Comment